Menurut Kadis PU Kota Baubau Ir, volume tamu undangan yang hadir di Kota Baubau dalam FKN VIII diprediksi tidak bisa ditampung oleh hotel dan penginapan yang ada di Kota Baubau. Untuk mengatisipasi masalah tersebut maka pemerintah Kota Baubau rencananya mempercepat pembangunan Rusunawa yang dibangun di Kota Mara sebagai home Stay peserta FKN. “Meski, ada beberapa kendala yang dihadapi termasuk cuaca dan kenaikan harga namun pihaknya otimis pembangunannya bisa dirampungkan,”ujarnya.

Ditambahkan, selain mempercepat penyelesain pembangunan Rusunawa, jadwal tender proyek pembangunan fisik untuk tahun 2012 ini akan dimajukan . Ini dimaksudkan untuk mendukung fisik lainnya termaksud jalan yang rusak dan drainase akan dilakukan perbaikan sehingga dapat di gunakan saat FKN  VIII.

Sunaryo menjelaskan, apa yang dilakukan Pemkot Baubau dengan mempercepat pembangunan fasilitas pendukung FKN VIII sebagai  bentuk komitmen pemkot Baubau yang ingin menjadi tuan rumah yang baik meskipun diakui dengan segala keterbatan. “Kita harus tunjukan bila Baubau mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk kegiatan bertaraf nasional tersebut,”jelasnya. LAY

“Angin puting beliung menerjang Kecamatan Tanete Rilau dan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulsel, pada Rabu (21/03), pukul 16.00 Wita,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Jumat (23/3).

Akibat bencana tersebut, dilaporkan; 19 unit rumah rusak berat, 6 rusak sedang, dan 28 rusak ringan. “Kondisi mutakhir, korban yang rumahnya rusak sebagian mengungsi ke rumah saudara dan tetangga,” ungkapnya.

Terkait bencana tersebut, BPBD Provinsi Sulsel masih berada di lokasi melakukan penanganan darurat dan memberikan bantuan tenda gulung.

“Kebutuhan mendesak, masyarakat membutuhkan tenda gulung tambahan dan bahan bangunan guna perbaikan dampak bencana. Pemda Kabupaten Barru dan Provinsi Sulsel, masih sanggup mengatasi bencana tersebut,” urainya. [IS]

”Kenaikan BBM oleh pemerintah pusat disinyalir hanya sebuah pengalihan isu korupsi ditubuh partai pengusaha yang saat ini menjadi intens dalam perbincangan media. Jika kenaikan BBM dilakukan satu April, bulan depan maka akan menambah, memperpanjang matarantai kemiskinan di Negara ini dan itu akan menutupi pemberitaan korupsi,” tegas Koordinator Lapangan Ampera, Mardana. Rabu (21/3) di ruas Jalan Sudirman Kecamatan Wangiwangi.

Dikatakannya, rakyat indonesia telah dizolimi oleh sebuah kebijakan dari pemimpin Negara ini, atas kebijakan SBY-Budiono menaikan harga BBM ditengah himpitan ekonomi rakyat yang tengah dililit kemiskinan adalah sebuah blunder besar. Karena dampak dari naiknya harga BBM hanya akan menambah matarantai kemiskinan rakyat Indonesia, Diketahui data BPS meliris angka kemiskinan yang dilanda rakyat indonesia saat ini mencapai angka 29,89 juta jiwa, ataukah ini hanya sebuah isu dari gencarnya pemberitaan media tentang korupsi ditubuh partai penguasa di negeri ini. haruskah rakyat menjadi korban dari sebuah permainan politik pragmatis yang dilakukan oleh politikus Negara.

Lanjutnya, Ampera mendesak anggota DPRD Kabupaten Wakatobi untuk menyampaikan aspirasi rakyat wakatobi menolak rencana kenaikan harga BBM ke pemerintah Pusat, mendesak aparat kepolisian resort kabupateen wakatobi agara senantiasa menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan BBM, dan mendesak AMPS wakatobi agar tidak melakukan penimbunan BBM.

Amatan Wartawan koran Kendari Ekspres Setelah beberapa jam berorasi di Jalan Sudirman tepat di depan jalan masuk Pasar Pagi Pongo dengan aksi membakar ban mobil, massa pun menuju ke Kantor DPRD Wakatobi melanjutkan orasinya dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Namun sayang, saat tiba dan berorai didepan kantor DPRD tak satu pun dewan menemui mereka.

Menurut salah satu staf DPRD mengatakan para anggota dewan sedang melaksanakan Bintek ke Jakarta. Massa pun memutuskan untuk mengecek kebenaran ada tidaknya anggota DPRD diruangan. Alhasil, memang tidak ada satupun anggota dewan didalam ruangan. Melihat itu akhirnya massa memutuskan untuk mendatangi DPRD dilain waktu dengan jumlah yang lebih
besar. (ian)

Hugua dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut  mengatakan, pengusaha jasa penunjang pariwisata harus memahami bahwa  dalam rangka memberikan pelayanan kepada para tamu-tamu luar daerah yang berkunjung ke Wakatobi hendaknya harus bisa mengubah budaya  cultural.

“Budaya cultural sangat perlu dirubah. Dengan status daerah kita  sebagai daerah tujuan pariwisata maka sedapat mungkin pola lama dalam  pelayanan harus mencerminkan bahwa wakatobi sudah siap menyongsong  visi misi. Begitu juga para tamu-tamu yang berkunjung ke wakatobi  bakal merasa nyaman dengan keramahan yang didapatinya,” harap Hugua.

Hugua juga menekankan kepada para peserta sosialisasi agar dengan  keberadaan Wakatobi sebagai daerah tujuan pariwisata, hendaknya  pengusaha penunjang jasa pariwisata sudah harus ada  perbedaan-perbedaan dari tahun ke tahun khususnya dalam melakukan  pelayanan.

“Pengelolan usaha jasa penunjang pariwisata harus mengutamakan  pelayanan yang rapi jika menerima tamu. Sambutlah tamu dengan bahasa  yang ramah dan sopan. Dengan begitu, para tamu juga bakal membawa  kabar menyenangkan ke daerah asalnya sekembalinya dari Wakatobi,”  terang Hugua.

Ditambahkannya, dengan posisi Bandara Matahora Wangi-Wangi sebagai  bandara transit, maka peran hotel, restoran dan rumah makan sangat  menguntungkan. Untuk itu, dalam menyongsong pariwisata Wakatobi peran  hotel, restoran dan rumah makan sangat penting, pungkas Hugua.  Sementara itu Kadis Disbudpar Kabupaten Wakatobi, Drs Tawakal M.Si,  usai pelaksanaan kegiatan itu mengatakan, setelah pelaksanaan kegiatan  itu dalam waktu dekat ini para pengusaha jasa penunjang pariwisata  bakal difasilitasi untuk pembentukan Asosiasi Perhotelan, Restoran dan  Rumah Makan. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan prima  guna meningkatkan pengetahuan tentang pelayanan dan tata cara lainnya
yang berhubunga dengan usahanya masing-masing, tukas Tawakal. (ian)

Keunikan yang dimaksudkan Bupati dua periode tersebut yakni Wakatobi tidak bisa meniru budaya, logat dari daerah lain. Jika meniru budaya daerah lain, maka secara langsung budaya Wakatobi yang diwarisi sejak para leluhur akan lebih rendah dari daerah yang ditiru.

“Wakatobi tidak bisa meniru budaya, logat daerah lain. Wakatobi harus tetap dengan budayannya sendiri. Jika Wakatobi meniru budaya dan logat daerah lain maka Wakatobi sangat jelas lebih rendah dari daerah yang ditiru,” terang Hugua.

Menurutnya, meskipun Wakatobi secara geografis berada dalam wilayah Buton (Kesultanan Buton, red), namun Wakatobi bukan berarti masuk etnis Buton. Wakatobi tetap memiliki etnis tersendiri yakni etnis Wakatobi. Dan itu sangat beralasan karena bahasa Buton dan Bahasa daerah Wakatobi tidak ada kesamaan.

“Wakatobi punya etnis tersendiri. Wakatobi hanya bagian dari kerajaan Buton tapi etnis beda. Pasalnya, bahasa daerah Wakatobi tidak ada yang sama dengan bahasa Buton,” katanya. Untuk itu kata Hugua, Wakatobi agar tetap memiliki eksistensi tersendiri maka Wakatobi tidak akan mengadopsi budaya daerah lainnya.  Wakatobi kata dia, memiliki budaya yang tidak dimiliki daerah lainnya.“Wakatobi memiliki kekuatan laut yang tidak bisa terpental,” tukasnya.(ian)

Kasat Pol PP Kabupaten Wakatobi, Drs Hariadin, usai pembukaan kegiatan itu mengatakan kegiatan itu terlaksana karena dilatar belakangi ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan. “Ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” terang Hariadin.

Dikatakannya, di era reformasi seperti sekarang ini, kebebasan  menyampaikan pendapat dimuka umum telah menjadi sesuatu hal yang biasa dan itu tidak dapat dipungkiri. Olehnya itu Sat Pol PP yang merupakan Aparatur Pemerintah Pemerintah dan mempunyai tugas menyelenggarakan  ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi pamong Praja, dituntut untuk mampu menjaankan tugas tersebut dengan profesionalisme.

Terlebih lagi dalam waktu dekat ini Kabupaten Wakatobi menjadi tua rumah penyelanggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-24 Tingkat Sultra. Tentunya, dengan event seperti itu kemampuan dan profesionalisme anggota Pol PP menjadi suatu hal yang sangat penting guna membantu pihak kepolisian dalam rangka mewujudkan situasi yang aman, tentram, dan tertib sehingga pelaksanaan MTQ berjalan dengan lancar sesuai dengan agenda yang telah ditentukan, urainya.

Kemudian yang lebih penting lagi dengan diadakannya kegiatan ini  bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) anggota Pol PP Kabupaten Wakatobi dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. “Sedangkan sasaran dari kegiatan ini yakni demi terbentuknya Pleton Dalmas Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi yang memilki keahlian dan keterampilan khususnya dalam menangani aksi unjuk rasa,” katanya.

Hariadin menambahkan, dalam kegiatan itu menghadirkan beberapa orang narasumber atara lain dari Polres Wakatobi dan Prakitisi Hukum serta dari Satuan Polisi pamong Praja sendiri. “Kegiatan ini akan berlangsung selama lima hari. Dua hari penyampaian materi dan tiga hari praktek lapangan dalam penanganan unjuk rasa,” pungkasnya. (ian)

“Penertiban pajak kenderaan dinas roda dua dan empat ini, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi serta Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah,” terang Kepala UPTD Samsat Kabupaten Wakatobi, Rusman D, S.Pd melalui KTU Samsat, Warda Ambe S.Sos, kepada Ozzonradio.com saat ditemui diruang kerjanya, Senin (5/3).

Dikatakannya, meskipun UU penertiban pajak itu telah dikeluarkan sejak 2009, namun baru diberlakukan tahun 2012 karena masih disingkronkan dengan peraturan pemerintah provinsi yang ditetapkan 2011 lalu. “Karena baru disingkronkan dengan peraturan pemerintah provinsi, maka penertiban pajak kenderaan dinas pemerintah khususnya di Kabupaten Wakatobi baru dilakukan tahun 2012 ini,” Lebih jauh dijelaskan, penyampaian informasi kepada setiap kantor pemerintah untuk mendaftarkan kenderaan dinas sudah dilakukan sejak Januari lalu, namun hingga saat ini baru sekitar 20 unit lebih yang didaftarkan. Sementara menurutnya, kenderaan dinas yang terpencar disetiap unit kerja hingga di kecamatan-kecamatan baik itu roda dua maupun roda empat mencapai ratusan unit.

“Sejak Januari 2012, kami sudah menyampaikan ke setiap kantor bahkan kami datangi langsung untuk mendaftarkan kenderaan dinas. Namun hingga saat ini baru sekitar 20 unit lebih yang didaftarkan. Adapun beberapa kantor yang sudah mendaftarkan kenderaan dinasnya yakni Dinas PU Pertambangan dan Energi, Kantor Statistik dan Sekretariat Daerah. Yang lainnya sampai saat ini belum ada,” jelasnya.

Ditambahkannya, pajak kenderaan dinas pemerintah tidak sama dengan kenderaan umum. Pajak kenderaan dinas hanya sekitar 0,5 persen dari pajak sesungguhnya yang selama ini dipungut. “Penarikan pajak kenderaan dinas tidak sama dengan kenderaan umum. Kenderaan dinas hanya 0,5 persen sedangkan kenderaan umum tetap 100 persen. Penentuan tarif pajak kenderaan itu tergantung CC dan tahun pembuatannya. Kemudian, batas pembayaran pajak itu hingga tahun berjalan selesai. Contohnya, pajak kenderaan tahun 2012 ini hingga bulan Desember. Jika sudah menyebrang tahun maka akan dikenakan denda,”  tukas Warda Ambe.(ian)

“Ibu Menteri Pariwisata beberapa bulan lalu pernah datang berlibur di Wakatobi. Tentunya, selama berada di Wakatobi, beliau (Menteri Pariwisata, red) melihat langsung kondisi dan potensi Wakatobi sebagai daerah pengembangan pariwisata di wilayah timur indonesia. Sehingga, beberapa waktu lalu saya dan semua orang yang sempat membaca Majalah Garuda tertulis bahwa Wakatobi Daerah Potensial Pengembangan Pariwisata,” terang Hugua. Untuk itu kata Hugua, dengan keberadaan Wakatobi sebagai daerah pengembangan pariwisata dibagian timur indonesia, diharapkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara kedepannya lebih mengenal Wakatobi ketimbang Bali. Dan tentu juga, semua itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah provinsi Sultra dan pemerintah pusat.

Dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi yang dimaksudkan Hugua tersebut yakni dengan memberikan dukungan terhadap beberapa maskapai penerbangan yang telah beroperasi di wakatobi. Untuk pemerintah pusat, disamping memberikan ijin trayek kepada beberapa maskapai penerbangan untuk beroperasi di wakatobi, Hugua, juga berharap kepada pemerintah pusat untuk bisa memberikan bantuan anggaran melalui APBN untuk perpanjangan runway Bandara Matahora. Sedangkan pemerintah provinsi diharapkan bisa mendukung penerbangan beberapa maskapai penerbangan yang telah beroperasi di wakatobi saat ini.

“Kita mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk perpanjangan runway Bandara Matahora. Namun jika tidak ada, akan kita upayakan dengan APBD. Untuk dukungan pemerintah provinsi yakni dengan memberikan dukungan atas beroperasinya beberapa maskapai penerbangan yang telah beroperasi di wakatobi saat ini,” harap Hugua, kepada sejumlah awak media di Bandara Matahora saat penerbangan perdana Ekspressair rute Makassar-Wakatobi-Ambon beberapa hari lalu.

Ditambahkannya, saat ini runway Bandara Matahora yang disiapkan sepanjag 3000 meter, dan kedepan akan diusahakan ada perpanjangan hingga 3500 meter. Sehingga, jika sudah ada perpanjangan hingga 3500 meter, maka pesawat-pesawat yang berbadan lebar sudah bisa mendarat di wakatobi, pungkasnya. (ian)

”Alat e-KTP sebagian sudah tiba di Wakatobi. diperkirakan  minggu kedua bulan Maret semua alat untuk pendataan itu rampung termasuk operatornya,” katanya.

Diperkirakan Lounching untuk pendataan e-KTP di Wakatobi akan bersamaan dengan penyelenggraaan Musabagah Tilawatil Quran (MTQ). Pasalnya dibulan April menurut rencana semua alat tersebut sudah siap dioperasikan kepada masyarakat. ”Kemungkinan besar lounching e-KTP akan bertepatan dengan pelaksanaan MTQ ke-24 tingkat Propinsi,” ucap Amiconi.

Dikatakannya, waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan pendataan e-KTP di Kabupaten Wakatobi mulai awal April hingga Juni. Masyarakat akan dibagikan undangan sesuai database nasional. Melalui undangan itu masyarakat datang mendaftarkan dirinya ke tiap kantor kecamatan untuk di data. ”Sudah ada datanya. Tinggal diberikan undangan saja,” terangnya.

Ditanya soal Lounching e-KTP nanti siapa yang menjadi orang pertama didata di Wakatobi, Amiconi mengatakan, bisa jadi Bupati Ir Hugua selaku pimpinan di Kabupaten Wakatobi. “Kita tinggal lihat nanti, kalau memang mengharuskan ada lounching dan Bupati ada di tempat, maka bisa jadi Bupati adalah masyarakat pertama yang akan dicatat,” tukas Amiconi.

Ditambahkannya, dalam pendataan e-KTP nanti akan ketahuan jika masyarakat asli Wakatobi berdomilisi di luar daerah melakukan pendataan ganda. Artinya, jika ada masyarakat wakatobi yang melakukan pendataan di daerah lain seperti di Baubau setelah itu mendaftar lagi di Wakatobi, maka dengan sendirinya akan ketahuan. ”Mereka yang sudah melakukan pendaftaran di daerah lain, begitu mendaftar lagi di  Wakatobi maka datanya akan muncul di data base pusat dan akan dihilangkan salah satunya,” pungkasnya. (ian)

Hal itu telah disampaikan La Moane Sabara salah satu Anggota DPRD Wakatobi saat hearing beberapa waktu lalu bersama Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi. La Moane Sabara meminta dinas PU untuk memikirkan solusinya sehingga proyek itu tidak terkesan asal-asalan.

”Kadis PU coba lihat ke lapangan dan carikan solusi, tegur juga itu konsultannya,” kata La Moane Sabara. Namun hingga saat ini saran dewan itu belum juga menggerakan dinas PU untuk menindaklanjuti masalah itu yang telah dikeluhkan oleh masyarakat yang melintas di jalan tersebut.

Udin salah satu warga kelurahan Mandati yang kerap melintasi jalan tersebut mengeluh pasalnya jika hujan turun, air bah kerap menggenangi jalan, apalagi jalan itu telah berlubang agak dalam sehingga dapat mengundang kecelakaan jika tidak hati-hati. ”Kalau hujan disitu air dari  drainase meluap hingga naik keatas jalan dan menggenangi jalan, jika tidak waspada bisa jatuh,” kata Udin, setelah melintasi jalan tersebut dari Wanci menuju arah pelabuhan Pangulubelo, Rabu (22/2).

Dikatakannya, pemerintah mesti  memperhatikan secara serius masalah itu, apalagi dalam waktu dekat Wakatobi bakal menyelenggarakan MTQ XXIV tingkat provinsi. Dia juga mengatakan, jalanan ibu kota juga mesti secepatnya di perbaiki. Kadis PU saat ditemui untuk meminta penjelasan mengenai proyek dan masalah itu, kadis  lagi tidak berada tempat. (ian)